Wakil ketua DPRD Magelang, Suharso, menanyakan berbagai hal terkait sistem kontrol / pengawasan yang diterapkan DPRD Kuningan terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Dicontohkannya, di Magelang terdapat kasus dalam masa tempo 1 thn berjalan tidak selesai, dan diperpanjang lagi sampai waktu lewat 1 tahun bahkan sampai empat tahun anggaran. Demikian halnya dengan masalah Mutu, kami sering mendapat komplain masyarakat terkait dengan tepat mutu. Contoh lain, dalam hal pengadaan ternak yang dilaksanakan oleh rekanan, dilihat dari tepat mutu/sasaran tidak mencerminkan anggaran yang berkualitas. Misal, untuk harga seekor Kambing Rp 700 ribu padahal kalau beli langsung di pasar cukup  Rp 400.ribu, yang diingini kami tidak dalam bentuk Ternak tapi berupa bantuan uang ke peternak. Selain itu, DPRD Magelang jarang sekali dilibatkan, DPRD diberitahu setelah adanya pengumuan dan para rekanan seolah sudah tahu akan jadi pemenang, paparnya.

Wakil ketua DPRD Kuningan Acep Purnama SH menjelaskan : proses perpanjangan di kuningan tidak pernah terjadi  suatu proyek dalam satu tahun berjalan. Malah untuk batas waktu untuk tiap tanggal 25 Desember  proyek harus sudah selesai.   Ditambahkan, DPRD tidak terlalu masuk ke teknis, yang penting  administrasi terpenuhi kami anggap beres.

Paparan wakil ketua komisi C , Mumung Somantri: Dalam pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa, DPRD Kuningan khususnya Komisi C sangat berperan sekali. Keterlibatannya dari mulai perencanaan, anwizing, tender sampai pada pelaksanaan. Pada pelaksanaan dari mulai nol %, 50% dan 100% komisi C selalu turun kelapangan memantau proyek dengan berpedoman kepada Bestek atau perjanjian kontrak. Hasilnya, kami selalu memberikan catatan-catatan bila terjadi ketidak sesuaian dengan perjanjian kontrak yang dituangkan dlam bentuk Nota Komisi. Kemudian pada masa pemeliharaan selama enam bulan tim komisi membuat surat ke Pinlak agar Rekanan segera memperbaiki.

Ahmad / Sekret KC: tentang mutu , kami Komisi C pada waktu pelaksanaan lellang selalu keras dan tegas, dengan maksud agar Rekanan selalu memperhatikan kualitas. Hingga hasil proyek mutunya bagus sesuai dengan perjanjian. Kami juga mengharuskan agar setiap anggota Komisi C melaporkan setiap hasil pantauannya kepada komisi c pada tiap Dapil. (daerah pemilihan-red).

Ir Abriyanto Setiawan: Tentang kontrol proses pengadaan barang dan jasa di Kuningan selalu dibatasi sampai dengan tanggal 25 Desember , tidak melebihi tahun anggaran. Dalam perubahan anggaran yang ditenderkan program-program lanjutan bukan program baru. Contoh’ di kab kuningan terdapat bantuan Domba  maupun uangnya. Untuk bantuan berbentuk dana memang cukup dilematis karena harus ada PPh dan berpengaruh terhadap harga-harga.***

Demikian Ketua DPRD Kab Kuningan H.Yudi Budiana, SH yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD tentang penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Nota pengantar Bupati Kuningan mengenai 5 buah Raperda, yang dihadiri Wabup Kuningan Drs. H Aan Suharso MSi, Unsur Muspida, Para Kepala SKPD, para Camat, dan seluruh anggota DPRD, Kamis (14/2), bertempat di Ruang Sidang Utama.

Dikatakan, pembentukan daerah otonom baru mempunyai implikasi luas, karenanya perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan secara matang berbagai aspek. Pembentukan daerah otonom baru yang tidak mampu merealisasikan harapan dan tujuan daerah dapat menimbulkan kekecewaan, frustasi, konflik yang menyengsarakan rakyat dan pada gilirannya dapat mengancam ketertiban, kedamaian, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan daerah serta berpotensi melahirkan disharmonisasi sosial yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Menyikapi pembentukan Provinsi Pantura atau Provinsi Cirebon kita tidak perlu terburu-buru, perlu dikaji kebaikan dan manfaat dengan mengedepankan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Serta harus direncanakan secara konseptual, konprehensif dalam konfigurasi nasional, meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemamapuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memenuhi persyaratan peraturan daeraah serta memenuhi persyaratan PP Nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah”, jelasnya.***

Keberangkatan 806 calon jemaah haji tahun 2007 yang dilepas Bupati H Aang H Suganda awal desember lalu, tidak luput dari pantauan DPRD Kuningan. Pelepasan yang dihadiri Wakil Bupati Drs H Aan Suharso MS.i Ketua DPRD Kuningan H Yudi Budiana SH, Sekda Drs H Momon Rochmana MM berserta unsur muspida di halaman mesjid Syiarul Islam – Kuningan, awal Desember lalu, dilepas di halaman Mesjid Agung Syiarul Islam Kuningan untuk menuju embarkasi di Bekasi.

Nampak Wakil ketua Komisi D, H.Dedi Rosadi, Drs. H. Didi Mulyadi (Sekretaris Komisi), Teuku M Ridha dan KH Abdul Aziz AN, sudah hadir di lokasi pemberangkatan sejak pagi hari.

Salah seorang anggota tim, Teuku M Rido, saat diminta konfirmasi  mengatakan, dilakukannya pemantauan karena sering terdengar adanya keluhan dari masyarakat pada setiap pemberangkatan haji terutama dalam hal kemacetan lalu lintas. “ Kali ini, Kami melakukan pemantauan tidak sebatas pada pelepasan saja, tetapi sampai ke embarkasi di Bekasi. Tapi selama diperjalanan kok lancar-lancar saja, lancar banget. Berarti, para petugas itu bisa melaksanakan tugasnya,  Saya salut”, ucap Teuku dari ruang kerjanya, usai melaksanakan pemantauan.

Dilakukannya pemantauan sampai ke Embarkasi, setelah berkonsultasi dengan Kandepag dan Bagian Kesra Setda. Sebenarnya kalau untukpelepasan kami sering dilibatkan, tetapi pemantauan sampai ke Embarkasi baru sekarang-sekarang dilakukan. ” Mudah-mudahan untuk kedepannya kita lebih bagus lagi, bahkan kalau bisa pemantauan dilakukan sampai ke tanah suci”, ujarnya.***

Apakah temen-temen memiliki pandangan atau pemikiran, seharusnya bagaimana?

Ketua DPRD Kuningan H. Yudi Budiana, SH

KUNINGAN, — Suksesnya Pilkada Cilacap, selain dapat melaksakannya sesuai tahapan, juga telah berhasil mengefisiensikan anggaran. Dana yang disediakan Pemkab Cilacap sebesar Rp 17 milyar, KPUD telah mengembalikan sisanya sebesar Rp 3,6 milyard. “ Apa yang dilakukan KPUD Cilacap itu sudah tepat dan perlu ditiru. Padahal, kalau melihat realitas jumlah pemilih yang 1,3 juta jiwa lebih, nampaknya sulit dilakukan. Tetapi mereka telah mampu melakukannya dengan menargetkan satu pemilih Rp 6.620,-, semetara kuningan pada tahun 2008 jumlah pemilih sekitar 831 ribu,  termasuk luas wilayah Kab Cialacap  lebih besar dari kuningan,” jelas Ketua DPRD Kuningan H Yudi Budiana SH saat bincang-bincang dengan SJB, belum lama ini diruang kerjanya.

Dikatakan di sektor pengadaan barang, KPUD Cilacap melakukannya secara terbuka. Rekanan yang menawar dengan harga terendah namun kualitas contoh barang yang dibawa cukup baik, itulah yang ditetapkan sebagai pemenang. Anggaran yang dialokasikan untuk mencetak surat suara Rp. 750,-/lembar, karena rekanan berani menawar Rp. 110 perlembar dengan kaulitas cukup baik, mereka tetapkan sebagai pemenang. Dengan cara tersebut KPU bisa menghemat Rp. 640/lembar, upaya tersebut sebagai bentuk efisiensi anggaran. Upaya yang sama juga dilakukan pada pengadaan barang-barang perlengkapan lainnya.

Hal yang menarik lainnya, menurut ketua rombongan studi  banding itu,  mereka juga (Cilacap-red) telah mampu memadatkan jadwal pilkada, karena berdasarkan ketentuan tahapan  pilkada dilaksanakan selama enam bulan tetapi mereka bisa melaksanakan dalam empat bulan, sehingga dari langkah efisiensi itu  KPU Cilacap dapat menghemat anggaran biaya pilkada sebesar Rp. 2 miliar lebih dan uang tersebut dikembalikan ke kas daerah.          Selain itu, desk    Pilkada Cilacap cukup berperan. Desk mampu menjadi mediator yang baik bagi semua elemen  yang terlibat dalam kegiatan pilkada, antara lain KPU, Panwwas dan aparat keamanan. Mereka menguasai permasalahan dan proporsional. Dari permasalahan yang timbul diteruskan sesuai porsinya, seperti masalah KPU diserahkan ke KPU, porsinya untuk panwas maka diserahkan kepada panwas, sedangkan yang menyangkut masalah pidana serahkan ke Polri.

            “Apa yang dilakukan KPU Cilacap sudah tepat dan perlu ditiru. Padahal kalau melihat realitas jumlah pemilih yang 1,3 juta jiwa lebih, sulit dilakukan. Semetara kuningan pada tahun 2008 jumlah pemilih sekitar 831 ribu,  termasuk luas wilayah Kab Cialacap  lebih besar dari kuningan, “ pungkasnya.***

SEKILAS WAJAH

Sepintas kilas siapapun yang melihatnya pasti akan terkecoh karena kemiripan wajahnya dengan beberapa tokoh, ada yang menebaknya sebagai gambar Bapak Proklamator,  dan ada juga yang menyebutnya sebagai Bupati Indramayu, Yance Syafiudin,  bahkan ada juga yang menyebutnya sebagai sang bintang film Umar Kayam, yang memerankan Bung Karno dalam film G 30 S/PKI.

Karena kemiripannya, tentu saja siapapun akan terkecoh bila tidak langsung bertemu dengan orangnya. Betapa tidak? Dengan gaya dan kostum yang khas

melihat gambar disamping ini sulit untuk dibedakan. Namun, bila kita berhadapan dengan orangnya ternyata dia tidak asing lagi khususnya kalangan insan Pers Kuningan.

Adalah  Iwan Wahab Saputera (53), dikalangan wartawan maupun birokrat sudah tidak asing lagi, warga Desa Windujanten Kecamatan Kadugede Kab Kuningan itu yang sehari-harinya berprofesi sebagai jurnalis, dari tingkatan muda maupun tua sudah pada mengenalnya.

Dibidang jurnalistik, sosok yang selalu ceria ini, telah malang melintang. Menggeluti tulis-menulis berita dimulainya sejak tahun 1977 pada media ‘Pusat Angkatan Bersenjata’ terbitan Bandung, kemudian pernah aktif koran Galunggung-Tasikmalaya kemudian di Tabloid mingguan Lintas Indonesia dan kini menetap di Surat Kabar Umum (SKU) Bandung Raya-Jawa Barat.

Sehari-harinya akrab disapa Iwan WS itu, memiliki hoby selain menulis berita ternyata memiliki gemeran menyanyi. Hampir disetiap acara terutama yang diadakan oleh Instansi, Ia yidak pernah ketinggalan tampil merlantunkan suara khas Alm. Brury Marantika.

Tidak sulit untuk sosok yang satu ini, karena selalu aktif meliput kegiatan Pemkab maupun DPRD Kab Kuningan.***

Rombongan yang terdiri dari 5 orang (Sdr. Kastum, Ucu santosa, Fri Maladi, Budi Mulia) diterima langsung oleh Ketua Komisi C, Apang Sujaman dengan didampingi anggota Drs. AR. Sukiman dan Ebo Rasba sekira pukul 11. 30 WIB bertempat di Ruang Komisi C. Selanjutnya ketua Komisi C menyampaikan terima kasih atas penyampaian aspirasi yang santun serta langsung menanyakan permasalahan yang akan disampaikan kepada DPRD. Sesuai fungsi dan kedudukan DPRD, Ketua Komisi C menyampaikan kesiapan menampung aspirasi masyarakat dan menyampaikan kesediaan membantu serta berkoordinasi dengan instansi terkait.

Menurut Juru Bicara Perwakilan Pengurus Sub Terminal Lengkong, diketahui sebelumnya, bahwa sejak dibangunnya sub terminal lengkong, terdapat beberapa permasalahan yang timbul, diantaranya double trayek (tumpang tindihnya) trayek angkot sub terminal lengkong – pasar baru dengan angkutan pedesaan Garawangi – Pasar Baru.

Lebih jauh disampaikan disampaikan oleh perwakilan pengurus Sub Terminal Lengkong yaitu menanyakan dan menagih kesepakatan yang telah dibuat pada pertemuan yang dilaksanakan digedung DPRD pada tanggal 16 Desember 2006, namun setelah kami menunggu sampai dengan hari ini tanggal 14 Januari 2008 kesepakatan yang telah dibuat masih ada yang belum direalisasikan, Kesepakatan yang telah dibuat waktu itu adalah :

1.      Bahwa berdasarkan ketentuan/aturan untuk kendaraan bak terbuka memuat penumpang 8 orang dan turun diterminal Lengkong.

2.      Bak terbuka yang melanjutkan kepasar baru dalam perjalanannya tidak boleh menaikan penumpang dijalan.

3.      Penumpang yang diangkut kepasarbaru maksimal 3 orang

4.      Bak terbuka agar diberi dinding dan tempat duduk menyamping

5.      Perubahan Prototipe paling lambat sudah dilaksanakan tahun 2007

6.      pada tanggal 1 Januari 2008  tidak ada lagi angkutan barang yang mengangkut orang pada jalur Lengkong – Pasarbaru.

Masih menurut jubir perwakilan pengurus sub terminal Lengkong, bahwa dari 6 point kesepakatan yang telah dibuat, dari point 1 sampai dengan 5 sudah dilaksanakan akan tetapi untuk poin 6 sampai dengan hari ini belum ada realisasinya, untuk itu perwakilan pengurus sub terminal lengkong menayakan dan menuntut agar kesepakatan yang telah dibuat untuk segera dilaksanakan secepatnya.

Perwakilan tersebut menambahkan pendapatnya, bahwa yang terjadi diterminal lengkong adalah sbb :

-     angkutan bak terbuka sampai sekarang masih dilegalkan masuk ke Pasarbaru dan mengangkut orang

-          dilapangan yang terjadi menurut kami tidak ada ketegasan dari para petugas (polisi, Dalops dan organda) sehingga kolbak lolos terus ke pasarbaru.

-          angkutan kolbak ada yang masuk jalur kota lewat kadugede-ciketak kemudian ke ciniru

-          kalau tidak ada upaya penyelesaian untuk merelisasikan poin 6, kami khawatir akan terjadi benturan fisik antara para pengemudi

Aspirasi lain yang disampaikan oleh perwakilan Pengurus Sub terminal Lengkong adalah

1.      telah membentuk wadah yang bersifat independent yaitu Panter (Paguyuban Angkutan Terminal) Lengkong

2.      pembentukan wadah ini sebagai wadah tandingan organda yang dianggap sudah dianggap tidak akomodatif terhadap para sopir

3.      Dengan wadah Panter kami akan mengambil langkah – langkah program sehingga bias mengakomodir keinginan para awak angkutan serta untuk menjaga kondusifitas terminal lengkong

4.      kami mohon dukungan moral kepada bapak – bapak yang ada di DPRD.

Selesai penyampaian aspirasi dari perwakilan pengurus Sub Terminal Lengkong tersebut, Komisi C menyampaikan ucapan terima kasih atas informasinya dan menyatakan kesediaan siap membantunya dengan posisi kapasitasnya selaku anggota DPRD.

Untuk tindakan lebih lanjut, Komisi C akan menjadikan ini sebagai bahan kajian lebih lanjut serta berencana akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait (Dishub, Kepolisian dan Organda) untuk menginformasikan aspirasi saudara. Dan Komisi C menyampaikan harapannya mudah–mudahan secepatnya dapat diselesaikan.

Mengakhiri penerimaan aspirasi tersebut, Komisi C melalui Ketua Komisi mengharapkan kepada seluruh pihak di lapangan untuk tetap menjaga kondusivitas diterminal lengkong.***

            Pada awal desember lalu, kegiatan yang dilakukan komisi D  dibagi menjadi tiga Tim. Mereka meninjau terhadap realisasi program bantuan sarana keagamaan (Mesjid, Pontren, Madrasah Diniyah, Musholla) di 32 lokasi dan bantuan program pembangunan Rumah tidak layak huni, kemudian pemantauan dilakukan juga terhadap pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji. 

Kegiatan salah satu tim komisi D yang dipimpin ketua Komisi Rijaludin S.Pdi, disertai dua anggotanya, KH Abdul Aziz AN dan Fachruroji yang sempat diikuti Media Info yaitu menuju Kecamatan Cilebak dan Subang.

Meski perjalanan yang ditempuh cukup berat karena jalan yang ditempuh berliku – liku dan jaraknya sangat jauh, sampai  kendaraan kijang kapsul nopol E 186 Y yang membawa enam orang rombongan sempat mengalami ‘slip’  ditanjakan berlumpur di dusun tarikolot menuju Cilebak.  Tidak terkecuali, ketua beserta anggota terpaksa harus mengerahkan tenaganya untuk mendorong mobil hingga kembali meluncur.

            “ Kami ingin memastikan, apakah bantuan yang diberikan Pemkab itu sampai kesasaran, seperti halnya bantuan ke Pesantren ,Madrasah Diniyah, termasuk bantuan bedah rumah, “ kata Rijaludin disela perjalanan.

            Yang lebih penting lagi, sambung ketua komisi D itu, ingin mengetahui sampai sejauh mana keterlibatan masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan kendala apa saja yang dihadapi serta bagaimana upaya pemecahannya.

            Suasana sepi dan lenggang nampak mewarnai lingkungan dalam ruangan bale desa Cilebak ketika tim memasuki ruangan. Yang ada ada hanya seorang perangkat desa. “ maklum pak, di desa kami baru saja selesai pemilihan kepala desa, sebentar akan beritahu dulu Pak Mantan, “ sambut Kades  Cilebak , Edi sutardi.

            Tak lama kemudian mantan kadespun muncul, Didi Rohendi (mantan kades) disertai kepala Madrasah Diniyah, Dadang Sudarno, SE. Dialogpun langsung berjalan diruang kepala desa Cilebak.

            Didampingi sekdesnya, kades Cilebak menjelaskan bahwa bantuan yang diterima warga desa, untuk rumah tidak layak huni mendapat tiga rumah masing-masing sebesar Rp 2 juta dalam bentuk uang. Sedangkan untuk bantuan Madrasah Diniyah, dijelaskan oleh Dadang Sudarno, SE, menerima  sebesar Rp 1 juta dan telah dibelanjakan meubeler.

            Ketika ditanya tim mengenai mekanisme penerimaan dana bantuan, apakah ada pemotongan dari kecamatan?, secara tegas Didi Ruhendi menjawab tidak ada. “ Wah , tidak pak, bahkan kekurangan untuk biaya kekurangannya dibantu  oleh masyarakat,” tandas Kades yang di benarkan oleh Sekdes Edi Sutardi.

            Diakhiri dengan peninjauan kelokasi tiga rumah yang mendapat bantuan, perjalanan dilanjutkan ke Desa Subang. Seperti halnya di Desa Cilebak, di Desa Subang tim   juga melakukan dialog dan meninjau langsung ke lokasi yang mendapat bantuan.

            Selain mendapat penjelasan dari sekdes tentang penerimaan dan penggunaan bantuan dana, mereka juga menyampaikan harapan kepada tim pengawasan. Seperti yang dituturkan Sekdes Subang, Ny. O Murhamah, Ia menjelaskan bahwa bantuan program bedah rumah sudah dilaksanakan sesuai skala prioritas untuk tiga rumah., tetapi masih ada satu rumah lagi yang masih belum dipasang genteng, sedangkan untuk makan dan kerja dibantu swadaya masyarakat. “ Kumaha pak, bade aya deui teu?, margi masih sueur keneh, ” katanya dengan logat khas sunda subang.

Selain wawancara, anggota tim lainnya KH Abdul Aziz AN dan Fachruroji nampak sibuk melihat pembukuan. Diam-diam kedua anggota ini mengagumi pelaksanaan pembangunan kantor Desa tersebut, terlebih ketika melihat data swadana masyarakat yang terpampang didinding  dengan deretan nama penyumbang hingga terkumpul Rp 84.583.700,- dari target Rp 188.196.979 dari 41 Rukun Tetangga. “ Eta masih keneh aya nu mireng   biaya keur ngabangun Bale desa,” katanya, sambil gelengkan kepala.

Karena tidak masuk dalam formasi pengangatan CPNS tahun 2006, 13 Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan, belum lama ini, mengadukan nasibnya ke DPRD. Mereka yang rata-rata usianya diatas 46 tahun itu mengaku, karena kesibukan tugasnya sehingga tidak sempat menguruskan administrasi kepegawaiannya ke BKD dan mereka berharap untuk bisa diperjuangkan oleh wakil rakyatnya di dewan.

Mendengar keluhan tersebut, dipimpin Wakil Ketua DPRD Kuningan Acep Purnama SH, dihadiri  jajaran komisi A DPRD Ir Abriyanto Setiawan (ketua), Iman Subasman S.Si (sekretaris) , Ahmad Taufik Lc, KH Afandi Spdi, Drs Dudung Mundjadji, Muksin, serta Ketua Badan Kehormatan DPRD Nuzul Rachdy, SE serta dari pihak terkait lain yang hadir yakni, kepala BKD Drs Yosep Setiawan, Kabid Mutasi Drs Nurahim.Msi,  Kabag TU Dinas Perhubungan langsung menggelar rapat kerja.

Tindak lanjut hasil rapat kerja legislatif dengan eksekutif, DPRD melayangkan surat ke Mendagri RI, Menpan RI dan Kepala Badan kepegawaian Negara di Jakarta. Surat permohonan yang berisi permohonan peninjauan kembali batas usia pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang ditandatangani oleh ketua DPRD H Yudi Budiana SH menyebutkan, sesuai dengan PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan pegawai honorer menjadi CPNS, pasal 5 huruf a bahwa usia paling tinggi 46 tahun, sementara di kabupaten kuningan masih terdapat 13 orang Tenaga honorer yang melebihi batas usia  46 tahun yang belum diangkat. Sehubungan dengan hal tersebut, memohon kiranya peraturan pemerintah nomor  48 tahun 2005 dapat ditinjau kembali dengan pertimbangan bahwa tenaga honorer tersebut mempunyai integritas kerja yang tinggi, menjalani masa kerja tenaga honorer lebih adari 20 tahun dan menjadi tulang punggung keluarga.

 “ Mudah-mudah PP 48/2005 dapat direvisi terkait usia maksimal, soal peluang adanya revisi itu tergantung pusat, yang penting kami sudah berupaya ikut memikirkan nasib para honorer,” ujar koordinator komisi A, Acep Purnama, SH yang memimpin rapat kerja,  dihadapan para honorer disbub.

Surat permohonan peninjauan kembali dari DPRD Kuningan ke pusat tertanggal 27 Desember 2007, disampaikan pula tembusannya kepada Presiden RI, Ketua DPR RI, Bupati Kuningan, Wakil Bupati Kuningan, Kepala BKD kab kuningan, kepala Dinas Perhubungan kab kuningan serta kepada tenaga honorer yang bersangkutan.***

Kenaikan tersebut lanjut Aang, disebabkan adanya kenaikan belanja tidak langsung yang sangat dastis. Belanja tak langsung 2008 dianggarkan Rp 574,33 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar Rp 463,45 miliar, maka kenaikannya Rp 110,87 miliar (23,92 persen).

”Anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai belanja pegawai Rp. 481,47 miliar untuk memenuhi kebutuhan gaji PNS, gaji ke 13, pembayaran gaji, rapel CPNS formasi 2006 dan 2007, kemudian cicilan iuran Askes dan tambahan penghasilan PNS, ” paparnya.

Selain belanja pegawai sambungnya, juga diarahkan untuk  membiayai belanja bunga Rp 41,13 juta, belanja hibah 51,49 miliar dan bantuan sosial Rp 9,66 miliar. Selanjutnya belanja bagi hasil kepada pemerintah desa Rp 1,20 miliar, belanja bantuan keuangan kepada pemdes Rp29,30 miliar dan belanja tak terduga Rp1,16 miliar.

”Untuk belanja langsung TA 2008 direncanakan Rp. 232,81 miliar terdiri atas program dan kegiatan  non urusan (aks belanja adum) Rp. 57,42 milyar ,DAK Rp. 64,71 miliar, bantuan keuangan propinsi Rp. 10 miliar, pendampingan kegiatan Rp. 15,91 miliar, kegiatan penanggulangan bencana alam Rp. 1 miliar, dan kegiatan sesuai dengan urusan sebesar Rp. 83,75 miliar”terangnya.

Besarnya angggaran belanja tersebut kata Aang, tidak sebanding dengan pendapatan daerah. Pendapatan daerah tahun 2008 direncanakan Rp. 790,42 miliar, anggaran tersebut mengalami peningkatan dari target tahun 2007 sebesar Rp. 758,64 miliar.

”Dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 807,15 miliar dibandingkan dengan posisi pendapatan daerah sebesar Rp. 790,42 miliar terdapat defisit sebesar Rp. 16,72 miliar,”pungkasnya.

Bantah Langgar Tatib

Pembahasan RAPBD tahun 2008 yang tanpa pandangan umum (PU) fraksi dan jawaban atas PU yang dipertanyakan sejumlah elemen masyarakat bahkan oleh sejumlah anggota dewan sendiri dibantah oleh Ketua DPRD Kab. Kuningan, H. Yudi Budiana, SH, karena menurutnya hal tersebut sudah sesuai dengan tatib DPRD.

”Tahapan yang dipertanyakan oleh sejumlah elemen masyarakat tersebut dapat dimaklumi. Tapi, jika anggota dewan sendiri yang mepermasalahkannya, itu aneh dan saya pertanyakan juga. Bagaimana komunikasinya dengan anggota fraksi lainnya yang masuk jajaran panmus? Hal itu kan sudah dibahas oleh panmus yang dihadiri oleh semua unsur fraksi yang ada,”kata Ketua DPRD, H. Yudi Budiana kepada Seputar Jabar diruang kerjanya.

Sesuai dengan tatib DPRD pasal 49 ayat 2 sambung Yudi, setiap anggota panmus wajib menyampaikan hasil musyawarah panmus kepada fraksi karena dalam musyawarah panmus telah disepakati pembahawan RAPBD hanya dibagi dalam dua tahap saja.

”Coba lihat pasal 131 tatib DPRD, melanggar tatibnya sebelah mana? Untuk itu, saya menghimbau kepada semua pihak agar tidak terjebak dengan mempersoalkan prosedur. Yang harus diperhatikan adalah substansinya yakni, kajian, analisa dan aplikasinya,”jelasnya.

Lebih jauh Yudi mengatakan, dirinya merasa prihatin jika ada anggota dewan yang mempertanyakan dan mempersoalkan mekanisme, karena hal itu tidak mengurangi kebijakan politik yang disepakati dalam PU. Meski sudah diputuskan menjadi dua tahap, semua unsur di dewan diberikan ruang waktu untuk menyampaikan aspirasinya dipanggar. ”Silahkan semua fraksi menyalurkan aspirasinya dipanggar. Saya sebagai ketua DPRD secara tegas akan mengamankan apapun kebijakan yang sudah menjadi kesepakatan bersama,”tegasnya.

Ditempat yang sama, Kabag Humas dan protokol DPRD Kuningan H. Andi  Mursyid, BA saat dikonfirmasi menjelaskan,  perjalanan RAPBD kabupaten Kuningan telah menempuh proses yang cukup panjang. Didampingi kasubag Humas Yunus Suparman,SE menerangkan, Peran wakil rakyat di dewan dalam meningkatkan belanja daerah cukup signifikan, pembahasan yang dilakukan secara maraton sejak bulan September 2007 dari siang hingga larut malam yang secara koordinatif dengan seluruh SKPD dan KPD melalui KUA/PPA.

”Disini menunjukan adanya kerjasama yang baik antara legislatif dengan eksekutif dalam rangka meningkatkan pembangunan melalui peningkatan APBD Kab. Kuningan tahun 2008,”terang kabag humas dan protokol H.Andi Mursyid,BA diruang kerjanya , ”terangnya.***